Hal ini disampaikan oleh Bupati Sibral Malasyi MA, S.Sos, ME ketika membuka secara resmi Musrenbang RKPK Pidie Jaya 2027
Yang dihadiri Kepala Bappeda Aceh yang mewakili oleh Mantan Pj. Bupati Pidie Jaya Bapak Dr. H. T. Ahmad dadek, S.H, M.H, Anggota DPRA Dapil II Pidie dan Pidie Jaya, Forkopimda Pidie, Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie JayaDr. Munawar Ibrahim, S.Kp.M.PH,
Para Asisten, Para Staf Ahli Bupati dan Para Kepala SKPK,
Ketua TP-PKK, BKMT dan Darma Wanita Persatuan Kabupaten Pidie Jaya, Para Kepala Kantor Instansi Vertikal Kabupaten Pidie Jaya, Kepala Bank Aceh Syariah dan BSI Cabang Meureudu, Ketua MAA, MPD, Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, Para Muspika (Camat, Danramil, Kapolsek) Dalam Wilayah Kabupaten Pidie Jaya, Para Imum Mukim, Para Keuchik, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama dalam Kabupaten Pidie Jaya, Para Delegasi Kecamatan, LSM, dan Organisasi Kemasyarakatan, Para Wartawan serta undangan terkait lainnya di Gedung MTQ Meureudu pada Rabu 15 April Tahun 2026 ini sebagai forum strategis untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah, sekaligus memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Bupati menegaskan bahwa Musrenbang memiliki maksud utama sebagai wadah partisipatif yang mempertemukan pemerintah daerah, DPRK, unsur Forkopimda, instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, hingga delegasi kecamatan dan gampong untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Menurutnya, forum ini menjadi instrumen penting agar setiap program yang direncanakan mampu memberi dampak nyata bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi momentum penting untuk menyatukan visi, menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan keuangan daerah, serta menentukan program prioritas yang benar-benar berdampak langsung bagi rakyat,” ujar Bupati dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, fokus pembangunan tahun 2027 diarahkan pada pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Pidie Jaya, terutama melalui pembangunan kembali infrastruktur dasar, normalisasi sungai, revitalisasi lahan pertanian dan tambak, serta penguatan ekonomi masyarakat terdampak. Selain itu, sektor sosial, pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan yang bersyariat juga tetap menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Bupati berharap seluruh peserta Musrenbang dapat memanfaatkan forum tersebut untuk memberikan gagasan, masukan, dan usulan yang konstruktif demi kemajuan daerah. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah gampong, kecamatan, SKPK, hingga dukungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
“Kami berharap dari forum ini lahir rumusan program yang terukur, realistis, dan mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat, terutama pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur pascabencana. Harapan akhirnya adalah terwujudnya Pidie Jaya yang bersyariat, berkeadilan, maju, dan berkelanjutan,” kata Bupati.
Melalui Musrenbang RKPK 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menargetkan terbangunnya kesepahaman bersama mengenai prioritas pembangunan tahun depan, sehingga setiap kebijakan yang diambil memiliki arah yang jelas, berpihak pada kepentingan masyarakat, dan selaras dengan visi pembangunan daerah jangka menengah.(prokopim)
